Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan karakteristik, situasi, kondisi, potensi, serta permasalahan daerah. Penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dan nasional merupakan wujud otonomi daerah, yaitu melalui proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, maupun tahunan sesuai UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 mengacu pada dasar perencanaan yang telah disusun dalam RKPD Kab. Belitung Timur dan dijabarkan dengan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan Amanat yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengevaluasi Capaian Kinerja pemerintah daerah. Laporan Kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh OPD agar tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan, perencanaan dan pembangunan daerah atau dalam rencana strategis dapat dinilai dan dipantau pencapaiannya.